Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legeslasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 memuat 9 (sembilan) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel yang pertama yaitu terkait industri kreatif yang didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah dan membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan tersebut diantaranya melalui sistem donation based crowdfunding. Artikel kedua yaitu terkait dengan adanya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Hukum positif Indonesia mengalami perluasan objek gugatan praperadilan, meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Penjatuhan pidana berupa hukuman mati, merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia. Begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati. Artikel ketiga yang dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 kali ini, membahas mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana nartkotika yang ditinjau dari sisi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Artikel selanjutnya membahas mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana siber. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik.

Selain isu-isu tersebut di atas, terdapat pula artikel yang membahas mengenai masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dimana hal ini merupakan masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Artikel berikutnya membicarakan mengenai hubungan industrial, terkait penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan.

Isu lain yang dibahas pada Jurnal Legislasi Indonesia kali ini yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalam menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Elektabilitas Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara hukum seperti halnya seorang Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. Terdapat pula pembahasan mengenai hubungan pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang yang lahir dalam bentuk  samar dan semu dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan lahirnya anomali putusan pengujian undang-undang sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan mekanisme pelaksanaan putusan pengujian undang-undang. Dan artikel terakhir yang dimuat pada Jurnal Legislasi Indonesia kali ini yaitu membahas mengenai konstitusional pengelolaan sumber daya alam di ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak  Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H  yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari)

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Download