Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012 menyajikan tema tentang “Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, tema ini dipilih sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 25 November 2011. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) merupakan amanat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, Pemerintah perlu membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbentuk badan hukum publik. Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini selain mengamanatkan pembentukan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang ini juga mengamanatkan adanya transformasi kelembagaan PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dan kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012 ini memuat artikel-artikel tentang Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional, Peta Jalan Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan, Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Transformasinya menurut Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Transformasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Konsepsi Pengawasan Operasional Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terhadap Kegiatan Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Organisasi Jaminan Sosial di Negara Federal Republik Jerman: Suatu Perbandingan.

Selain itu dalam setiap penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia menyajikan artikel yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012 ini memuat artikel mengenai Kedudukan Perancang Peraturan Perundang- Undangan Sebagai Penerjemah Resmi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

Salam Redaksi