Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara korupsi, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Lembagakepolisian dan kejaksaan telah menempatkan prioritas utama dalam melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal. Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi baik yang melibatkan pejabat negara yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun masyarakat luas.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal. Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 2 menyajikan tema tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang di dalamnya memuat artikel-artikel yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Download:

Cover & Isi