Majalah dan Jurnal Ditjen PP

{jcomments off}Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Hanns Seidel Foundation (HSF). Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah khusus bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menuangkan ide, pemikiran serta gagasan untuk menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal hukum. Selain itu, Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 juga telah mendapatkan ISSN dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan nomor ISSN 2443-3225.

Pada penerbitan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Budaya Hukum dan Implikasi Atas Indikasi Geografis (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek), Ambang Batas Parlemen di Indonesia, Penerapan Hukum Majelis Pemeriksa dalam Memutus Suatu Perkara Tingkat Banding pada Majelis Pengawas Pusat Notaris, Tinjauan Yuridis tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam  Konteks  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Versus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Sistem Informasi Data Base dan Penilaian Prestasi Kerja Perancang Peraturan Perundang-Undangan  Secara Online, dan Vonis Pidana Mati di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia).

Pada Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., dan Bapak Dr. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai editor dalam penerbitan jurnal ini.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

download

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan edisi perdana Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Hanns Seidel Foundation (HSF) Indonesia. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah khusus bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam menuangkan ide, pemikiran serta gagasan untuk menunjang proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal hukum.

Pada penerbitan Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Pidana Mati Menurut Hukum di Indonesia dan Menurut Syariat Islam, Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Judicial Review Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Pandangan Hukum Islam, Menyoal Eksistensi Norma Pengujian dalam Anatomi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peran Guru Tidak Tetap dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Pada Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhariyono, S.H., M.H., dan Bapak A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H., yang telah turut berpartisipasi sebagai editor dalam penerbitan jurnal ini.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Download

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015 ini memuat artikel mengenai: Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), Perspektif Kebijakan Daerah dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Terkait, Perencanaan Legislasi Nasional Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Penegakan Hukum di Laut Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal dari Darat dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, Reorientasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Kebebasan Beragama dalam Bingkai Otoritas Negara, Inklusivitas Tindakan Afirmatif Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Konsep Restorative Justice.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legeslasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015. Pada penerbitan edisi ini redaksi telah berusaha untuk memuat artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 memuat 9 (sembilan) artikel yang menyajikan berbagai kajian.

Artikel yang pertama yaitu terkait industri kreatif yang didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah dan membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuangan formal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan tersebut diantaranya melalui sistem donation based crowdfunding. Artikel kedua yaitu terkait dengan adanya putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Hukum positif Indonesia mengalami perluasan objek gugatan praperadilan, meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, serta permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkan penetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Penjatuhan pidana berupa hukuman mati, merupakan salah satu hukuman yang selama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negara Indonesia. Begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasional dalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati. Artikel ketiga yang dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 kali ini, membahas mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana nartkotika yang ditinjau dari sisi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Artikel selanjutnya membahas mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara tindak pidana siber. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil dan materiil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik.

Selain isu-isu tersebut di atas, terdapat pula artikel yang membahas mengenai masalah prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dimana hal ini merupakan masalah klasik yang dihadapi negara-negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Artikel berikutnya membicarakan mengenai hubungan industrial, terkait penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan.

Isu lain yang dibahas pada Jurnal Legislasi Indonesia kali ini yaitu mengenai posisi Wakil Presiden dalam menggantikan tugas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Elektabilitas Wakil Presiden apakah dapat bertindak secara hukum seperti halnya seorang Presiden dalam menjalankan kewenangan Presiden. Terdapat pula pembahasan mengenai hubungan pengujian undang-undang dengan pembentukan undang-undang yang lahir dalam bentuk  samar dan semu dengan ketiadaan mekanisme tindak lanjut. Hal tersebut ditengarai dengan lahirnya anomali putusan pengujian undang-undang sebagai improvisasi untuk menyikapi ketiadaan mekanisme pelaksanaan putusan pengujian undang-undang. Dan artikel terakhir yang dimuat pada Jurnal Legislasi Indonesia kali ini yaitu membahas mengenai konstitusional pengelolaan sumber daya alam di ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. ‘Penerjemahan’ Pasal 33 Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam berbagai undang-undang dipengaruhi oleh berbagai nilai dan kepentingan dari para penyusunnya yang dapat bertentangan dengan maksud sebenarnya dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Jurnal Legislasi Indonesia Volume 12 Nomor 4 Tahun 2015 redaksi mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak  Prof. Dr. Galang Asmara, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H  yang telah turut berpartisipasi sebagai pembaca ahli (Mitra Bestari)

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan.

 

Download

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 91 menyatakan, dalam hal peraturan perundang-undangan perlu diterjemahkan ke bahasa asing, penerjemahanya dilaksanakan oleh  menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan  di bidang hukum.

Untuk melaksakan penerjemahan tersebut kemudian diatur secra teknis dalam Peraturan Presiden  Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang penerjemahan dalam Perpres tersebut, secara teknis  diatur dalam bab VII.

Didalam ketentuan Perpres tersebut dalam pelaksanaan penerjemahan, yakni terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris. Meskipun didalam undang-undang menyatakan bahasa asing, namun dalam teknis pelaksanaan dalam bahasa inggris. Sesuai dengan ketentuan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  Direktorat Pengundangan, Kerjasama dan Publikasi  telah memberikan pelayanan penerjemahan peraturan perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke bahasa inggris bagi setiap kementerian/lembaga yang memerlukan.