Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012 menyajikan tema tentang “Otoritas Jasa Keuangan”, tema ini dipilih sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundang pada tanggal 22 November 2011. Dengan undang-undang ini telah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi banyaknya permasalahan   lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan yang semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat, sesuai dengan tujuan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing nasional.

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 1 Tahun 2012 menyajikan tema tentang Kesetaraan Gender dalam Aturan Hukum dan Implementasinya, tema ini dipilih sehubungan dengan isu kesetaraan gender  yang senantiasa menjadi pemikiran dan usaha  kita bersama dalam meniadakan anggapan adanya diskriminasi terhadap perempuan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), merupakan bukti nyata kesungguhan dan upaya Pemerintah dalam rangka memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu pula dalam pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan antara lain asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Penyusunan dan penerbitan buku Panduan Praktis MEMAHAMI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH edisi kelima ini merupakan hasil Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang diembannya. Buku Panduan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman (guidelines) bagi perancang dan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam merancang Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah.

Buku panduan ini telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Buku Panduan ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip atau ramburambu penyusunan Peraturan Daerah yang bernuansa Hak Asasi Manusia, kesetaraan Jender, dan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan berbasis Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan buku Panduan ini.

Download:

Isi buku

 

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 2 Tahun 2012 menyajikan tema tentang “Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia”, tema ini dipilih sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal 25 November 2011. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) merupakan amanat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam rangka mewujudkan sistem jaminan sosial nasional, Pemerintah perlu membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbentuk badan hukum publik. Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini selain mengamanatkan pembentukan 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Undang-Undang ini juga mengamanatkan adanya transformasi kelembagaan PT. ASKES (Persero), PT. JAMSOSTEK (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dan kesejahteraan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum terus dilakukan terutama dalam penanganan perkara korupsi, hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Lembagakepolisian dan kejaksaan telah menempatkan prioritas utama dalam melakukan penanganan perkara korupsi dengan optimal. Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangani perkara tindak pidana korupsi baik yang melibatkan pejabat negara yang berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun masyarakat luas.

Upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal. Edisi Jurnal Legislasi Indonesia Volume 8 Nomor 2 menyajikan tema tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang di dalamnya memuat artikel-artikel yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Download:

Cover & Isi