Majalah dan Jurnal Ditjen PP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 2 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 2 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Konsistensi Pemerintah Daerah atas Penerapan Desentralisasi Bidang Lingkungan Hidup dalam Perundang-undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum Progresif, Disharmoni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah dengan Beberapa Undang-Undang terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah, Tinjauan Kritis tentang Pengaturan Kembali Substansi Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sudah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengingkat oleh Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Pengawasan Hakim Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014, Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia, Fenomena Hukum yang “Ditidurkan” dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peran Politik Pembaharuan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Rangka Implementasi Pasal 127 dan 128 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Produk Pangan di Indonesia.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 1 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Ranah Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Deliberatif, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Politik Agraria Di Yogyakarta: Identitas Patrimonial dan Dualisme Hukum Agraria, Optimalisasi Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai Instrumen Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, Mendorong Lahirnya Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota Medan, Kriteria Unsur Kegentingan yang Memaksa dalam Penerbitan Perppu, Permasalahan Kedaulatan Wilayah Ruang Udara di Indonesia, Tanggung Jawab Hukum dalam Kecelakaan Pesawat Terbang Sukhoi Superjet 100, Kerjasama Internasional Perpindahan Narapidana  antara Warga Negara Asing  dan Warga Negara Indonesia, dan Transparansi dan Akuntabilitas Penggalangan Dana Publik untuk Korban Banjir Jakarta 2013.

Jurnal Legislasi Indonesia mulai penerbitan Volume 10 Nomor 2 Tahun 2013, telah mencantumkan Klasifikasi Desimal Universal (Universal Decimal Classification) disingkat UDC pada setiap artikelnya. UDC merupakan suatu klasifikasi sistematis dan hirarkis yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel berupa angka-angka, pencantuman UDC ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam pencarian suatu artikel tertentu dan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Jurnal Legislasi Indonesia sebagai Jurnal Ilmiah.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 16 Mei 2013 telah memberikan penghargaan kepada Jurnal Legislasi Indonesia atas keaktifannya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, redaksi dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Volume 10 Nomor 3 Tahun 2013. Artikel-artikel yang disajikan telah melalui seleksi pembaca ahli (Mitra Bestari) dan hasil kesepakatan Dewan Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia.

Pada penerbitan kali ini, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 3 Tahun 2013 menyajikan artikel-artikel tentang Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengaruh Internasional dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, Kinerja Fungsi Legislasi DPR RI Masa Bakti 2009-2014, Pengujian Peraturan Daerah : Sebuah Telaahan Kritis, Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Utara, Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Rekonstruksi Peradilan Konstitusi Melalui Pendekatan Teks, dan Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Jurnal Legislasi Indonesia dalam memasuki tahun kesepuluh ini, telah melakukan perubahan dalam rangka menuju pada kesempurnaan. Mulai penerbitan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2013 Jurnal Legislasi Indonesia tampil dengan wajah baru, dengan memperbaiki materi muatan, teknis penulisan, tampak halaman depan (cover), dan format penyajian.
Mulai penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia volume 10 Nomor 1 Tahun 2013 ini Redaksi telah melakukan perubahan bentuk ukuran Jurnal yaitu semula berukuran kertas A5 diubah menjadi berukuran A4, selain itu semula setiap penerbitan berisi artikel berdasarkan tematik (thematic) menjadi tanpa tematik (nonthematic) namun tetap berkaitan dengan kajian dan penelitian di bidang hukum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagai Jurnal Ilmiah yang ditentukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).