Rabu, 30 Juli 2014
   
Text Size

Sosialisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Senin, 13 Desember 2010 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Pradigma Baru Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Acara dibuka dengan sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Patrialis Akbar, SH.,MH.) Namun, dikarenakan beliau berhalangan hadir maka sambutan beliau dibacakan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DR. Wahiduddin Adams, SH., MA.) yang sekaligus membuka secara resmi sosialisasi ini.

Sosialisasi ini diselenggarakan selama dua hari yaitu tanggal 13 dan 14 Desember 2010 mengingat RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan undang-undang yang sangat kompleks dan juga menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu perlu tata cara yang baku dan lengkap. Pada hari pertama terbagi menjadi 2 sesi, sesi pertama hadir sebagai narasumber adalah  Dra. Hj. Ida Fauziyah,  Abdul Wahid, S.H., M.H., DR.Taufikurrahman Syahuri, S.H.,MH. , dan Lambock V. Nahattands,  SH.,MH, bertindak sebagai moderator adalah DR. Mualimin, SH.,MH. Sesi kedua hadir sebagai narasumber adalah Muhammad Sapta Murti, SH., MA, M.Kn. dan DR. Wicipto Setiadi, SH, MH. , sedangkan sebagai moderator adalah M. Aliamsyah, S.Sos.,SH.,MH.

Pada hari kedua sosialisasi ini hadir sebagai narasumber adalah Drs. Zafrullah Salim, M.Hum. , DR. Suhariyono A.R, SH.,M.H. , Machmud Aziz SH.,MH dan M.Fachruddien, SH.,MH. sedangkan sebagai moderator adalah Ratna Indah C.,SH.,MH.

Dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diatur bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan Pasal 22A tersebut ditetapkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dan merupakan Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang yang dibahas DPR bersama Presiden (Pemerintah) akan berlaku umum kepada masyarakat. Undang-undang sangat kompleks dan juga menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu perlu tata cara yang baku dan lengkap.

Terkait dengan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, MPR telah mengeluarkan Ketetapkan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti atas Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut mengamanatkan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah, maka disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Di samping itu, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai ketentuan yang ada dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa kolonial maupun yang dibuat setelah Indonesia merdeka, antara lain yaitu:

  1. Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB (Stb.1847:23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Sepanjang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang dari Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta.
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 1960 tentang Pengembalian Seksi Pengundangan Lembaran Negara dari Departemen Kehakiman ke Sekretariat Negara.
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1970 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
  9. Peraturan Tata Tertib DPR atau DPRD yang mengatur antara lain mengenai tata cara pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah serta pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang atau  peraturan daerah yang menjadi usul inisiatif DPR atau DPRD.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saat ini telah mempunyai beberapa peraturan pelaksana yaitu:

  1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
  3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga mempunyai keterkaitan yang erat dengan beberapa undang-undang lainnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berkenaan dengan pembentukan Peraturan Daerah sedangkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 berkenaan dengan pembentukan Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah.

Seiring dengan berkembangnya waktu dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dirasakan masih terdapat kekurangan dan belum  menampung berbagai perkembangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, DPR dan Pemerintah sepakat untuk  mengagendakan penyusunan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Prioritas Tahun 2010 yang dalam praktiknya diamanatkan kepada Badan Legislasi DPR untuk menyusunnya.

Badan Legislasi DPR dalam menyusun RUU Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menerima berbagai masukan dan informasi terkait dengan materi muatan atas RUU tersebut, termasuk di antaranya Naskah Akademik dan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbagai pakar dan/atau institusi juga telah diundang oleh Badan Legislasi DPR untuk memberikan masukan atas RUU dimaksud, antara lain yaitu: Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.,M.H. (Universitas Indonesia); Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,MCL., Prof.Dr. I Gede Panca Astawa,SH,MH (Universitas Padjajaran); Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH (Universitas Airlangga); Prof.H.A.S.Natabaya,SH,LLM; Prof.Dr.HM.Laica Marzuki,S.H. (Universitas Hasanuddin); Prof.Dr.Saldi Isra,S.H.,LL.M. (Universitas Andalas); Prof.Dr.Johanes Usfunan,S.H.,LL.M. (Universitas Udayana); Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); dan lain sebagainya.  Bahkan, Badan Legislasi DPR dalam menyusun RUU tersebut juga didampingi oleh para anggota FORUM KONSTITUSI dan mantan Pimpinan Badan Legislasi DPR, antara lain yaitu: H.Zein Badjeber,SH, dan Pataniari Siahaan. Selain itu,  Badan Legislasi DPR juga telah mengunjungi berbagai provinsi, antara lain Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan berbagai masukan dan penyempurnan atas RUU tersebut.

Oleh karena RUU Perubahan Atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat banyak perubahan, maka sesuai Lampiran Nomor 199 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, RUU tersebut kemudian disusun menjadi RUU pengantian yang direncanakan mengganti dan mencabut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, maka judul rancangan undang-undang menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU tersebut terdiri atas 13 Bab, 79 Pasal, dan 197 Ayat.

 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id