Minggu, 31 Agustus 2014
   
Text Size

Rapat RUU tentang Perkumpulan

RUU tentang Perkumpulan merupakan salah satu RUU yang banyak ditunggu oleh masyarakat untuk dapat diundangkan menjadi Undang-Undang, karena akan memberikan kejelasan mengenai pengelolaan perkumpulan yang di Indonesia sendiri jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, Tim Penyusunan RUU tersebut selalu melakukan rapat secara rutin untuk dapat menyelesaikan Rancangan RUU yang telah hampir 2 tahun digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM.


Rapat RUU tentang Perkumpulan diselenggarakan pada hari (Rabu, 25 Agustus 2010) bertempat di Gedung Direktorat  Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ibu Ratnawati Prasodjo, SH., MH. sebagai Ketua dan dihadiri oleh para anggota Panitia Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan, agenda rapat kali ini adalah melanjutkan pembahasan pada pasal-pasal selanjutnya yang telah tertuang dalam draft RUU, serta mendengar masukan dari para anggota yang diberi tugas untuk meneliti dan merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkumpulan.

Adapun hal-hal yang dibahas didalam rapat tersebut antara lain:

  1. Perkumpulan yang akan diatur hanya perkumpulan badan hukum saja, yang bukan badan hukum tidak diatur.
  2. Mengenai RUU tentang Keormasan agar segera diselesaikan.
  3. Ormas itu adalah organisasi masyarakat tapi lebih Masal. Perkumpulan sudah ada lebih awal.
  4. Kita akan mencoba bandingkan RUU Keormasan dengan RUU Perkumpulan.
  5. Rapat yang lalu telah disepakati Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, mengenai definisi perkumpulan perlu dipertegas lagi apakah kata “keagamaan” masuk ke dalam definisi.
  6. Pasal 1 mengenai Definisi disepakati terdapat catatan,  dan  redaksionalnya ditambahkan kata “dan/atau” sehingga rumusan Pasal 1 disepakati menjadi sebagai berikut:

    "Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial,dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan  kepada anggotanya.

    Catatan;
    Pendiri Perkumpulan perlu pembatasan jumlah pendirinya.
  7. Terdapat Pasal baru yaitu Pasal 6 A yang disepakati.
  8. Pasal 6 terdapat catatan yaitu: “Pasal 6 dipisah menjadi dua Pasal yaitu Pasal 6 dan Pasal 6 A usulan rumusan.
  9. Mengenai pendirian Perkumpulan (Pasal 8) perlu disepakati didirikan oleh 10 (sepuluh) orang atau 20 (dua puluh) orang,untuk sementara disepakati 20 (dua puluh) orang.
  10. Pasal 8 ayat (2), disepakati perubahan kata “sekurang-kurangnya” menjadi ”paling sedikit”.
  11. Dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (2) redaksionalnya disempurnakan.
  12. Pasal 10 ayat (1) terdapat catatan yaitu: “agar diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan dokumen pendukung”.
  13. Pasal 10 ayat (2) disepakati terdapat tambahan kata “diterimanya”.
  14. Pasal 10 ayat (3) disepakati terdapat tambahan kata “diterimanya” .

Lampiran
Download this file (Hasil Rapat RUU Perkumpulan 25-8-2010.pdf)Draf RUU[ ]141 Kb

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id