Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/ditjenpp/public_html/images/djppimages/kegiatan/kajian
Notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/djppimages/kegiatan/kajian

Berita/Kegiatan DJPP

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 28 Juni 2010 melaksanakan kegiatan ”Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama terhadap UUD Negara RI Tahun 1945".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VIII/2009 tersebut sangat penting untuk di kaji dan di kritisi karena sangat berguna dalam rangka mewujudkan ketentraman, kehidupan harmonis, kerukunan dan toleransi antarumat beragama, dengan mengadakan kegiatan ini di harapkan dapat memperoleh masukan yang sangat berharga untuk yang akan datang.

Adapun yang menjadi pembicara dalam kajian ini Prof. Dr. H. Asasriwarni (Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Imam Bonjol Padang), Dr. Mudzakkir, SH., MH.(Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta), M. Atho Mudzhar (Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), dan Drs. Rosman Siregar, SH, MH., sebagai Moderator.

Peserta yang diundang dalam kajian ini terdiri dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Pemerintah Kota Padang, DPRD Kota Padang, Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Pengadilan Negeri Kota Padang, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi Universitas Andalas, Pejabat/Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, dan Pihak lain yang terkait, yang berjumlah 50 (lima puluh) peserta.

Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam acara ini, antara lain menyampaikan bahwa ”Pemerintah pada dasarnya memaklumi bahwa pada masa lalu, dekade 1960-1966, terjadi ketidaktertiban dalam penyusunan materi hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih. Hal ini terjadi karena menguatnya peran eksekutif (Presiden) disatu sisi, dan disisi lain melemahnya fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu (DPR-GR). Kondisi penyelenggaraan negara yang tidak seimbang ini melahirkan kekuasaan Presiden yang sentralistik dan bebas (tak terkontrol) untuk menerbitkan produk hukum, yang antara lain diterbitkannya Penetapan Presiden (PNPS) yang memuat substansi atau norma hukum yang seharusnya dimuat di dalam undang-undang. Namun demikian, undang-undang a quo adalah PNPS yang telah melalui legislative review berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 telah menetapkannya menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide dasar “menimbang” Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969). Pemerintah berkeyakinan bahwa undang-undang a quo telah sejalan dengan semangat (spirit) pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, dan sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama justru telah memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, menjaga ketentraman, keharmonisan antarumat beragama dari kemungkinan-kemungkinan penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain, hal tersebut telah terbukti teruji sampai saat ini.”

Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. H. Asasriwarni menjelaskan bahwa “Putusan MK yang menolak permohonan judicial review Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 merupakan suatu keputusan yang sudah tepat, karena ketentuan Pasal 1 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu” esensinya adalah larangan membuat tafsir dan melakukan kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, dimana setiap pemeluk agama diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan ajaran agamanya, bukan yang menyimpang dari ajaran agama tersebut. Apabila ada keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara selain dari enam agama yang diakui negara tersebut bukan berarti dilarang, akan tetapi dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain, tidak menodai dan mengganggu keyakinan dan ajaran agama lain, bahkan selaku pemeluk agama wajib untuk membela agamanya apabila ada yang mengganggu atau menodai agama/ keyakinannya, sebagaimana halnya yang menjadi maqashid syari’ah, (tujuan penetapan hukum) dalam Islam,yaitu untuk (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan dan kehormatan; serta (5) memelihara harta.”

Sedangkan M. Atho Mudzhar menyatakan bahwa “pengaturan oleh suatu negara untuk mencegah terjadinya penistaan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, merupakan produk sejarah peradaban manusia yang panjang. Bukan hanya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara Kristen seperti di Eropa. Gagasan untuk menghapuskan UU Penodaan Agama pada umumnya tidak tuntas karena masih harus menyediakan satu ruang yang memang secara objektif harus diatur, yaitu mengenai pernyataan kebencian, dalam hal ini pernyataan kebencian karena agama. Di beberapa negara, pelarangan pernyataan kebencian inilah yang diatur UU dengan menggunakan berbagai istilah seperti “hate speech” atau “hate propaganda,” termasuk negara-negara maju di Eropa yang juga mengambil jalan keluar dengan cara ini.”

Berkaitan dengan hal tersebut Dr. Mudzakkir, SH., MH antara lain juga menyampaikan bahwa ”Negara tidak boleh melarang orang untuk mengikuti keyakinan atau kepercayaan tertentu, karena kepercayaan atau keyakinan adalah urusan yang sangat privacy/pribadi dan berada dalam dunia batin atau dunia pikir seseorang. Tetapi, apabila orang melakukan perbuatan berdasarkan keyakinannya dan perbuatan tersebut mengganggu hak orang lain atau ketertiban umum, maka negara dapat mengatur dan bahkan melarangnya. Alasannya, bukan melarang kepercayaan atau keyakinan seseorang, tetapi karena mengganggu ketertiban umum atau ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan ajaran agama yang menyimpang dari ajaran agama yang kemudian dikatakan “sesat” adalah mengenai isi dari suatu ajaran agama, maka penilaiannya diserahkan dan ditentukan oleh agama atau pemeluk agama yang bersangkutan.”

{gallery}kegiatan/kajian{/gallery}