Selasa, 30 September 2014
   
Text Size

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

 Wicipto Setiadi Direktur HamonisasiBesarnya potensi ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi nasional yang diajukan setiap tahunnya terus bertambah sedangkan Badan Legislasi dan Pemerintah telah menetapkan sebanyak 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian digunakan secara bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, tetapi juga terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES).

Terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dilakukan penjadwalan untuk dilaksanakan rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di sini diperlukan tenaga yang terampil dan handal atau ahli dalam melakukan pengharmonisasian terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data per 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Oktober 2009, kegiatan pengharmonisasian yang telah dilakukan oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

 

 Adapun rincian kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Oktober adalah sebagai berikut:

 

Secara formal prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan yang berasal dari Presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam perakteknya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut tidak mudah berjalan dengan baik, sehingga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan perlu melakukan penyesuaian dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 diperlukan suatu pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis yang merupakan aspiratif, responsif dan memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik ialah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD Negara R.I Tahun 1945, Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.

Komentar  

 
#6 biaya nikah 10 April 2014 11:09
bagaimana kelanjutan proses usulan RPP tentang PNBP biaya nikah? kami selaku pelaksana di lapangan menghsrap agar prosesnya tdk terlalu lama karena masyarakat sdh sangat menantikan kepastiannya. kami yg berhadapan langsung dg masyarakat sering ditanya kepastiannya. harap segera direspon para pihak yg berwenang dg cepat dan bijaksana serta dengan kearifan
Quote
 
 
#5 RE: Harmonisasi Peraturan Perundang-undangannewbiepermanen 20 Januari 2014 21:51
terima kasih atas infonya
Quote
 
 
#4 Busana Terbaru 07 Maret 2013 00:25
Sebuah hal yang wajib untuk di telaah, trims ya ! by Tanah Abang
Quote
 
 
#3 Cara Memakai Jilbab Pashmina 16 Desember 2012 15:26
Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. memang sangat jelas dibahas thanks.
Quote
 
 
#2 Tata KelolaLosaidean Hirarki 07 November 2012 19:26
dengan tata kelola yang baik, yakin sinkronisasi antar undang-undang menjadi lebih baik. yang terpenting adalah sosialisai supaya cepat dikenal masyarakat. bisa mencontoh dengan pengoptimalan dunia maya yang dikelola oleh ahli seo, menjadikan portal game online yang banyak dikenal masyarakat dengan bukti siapa orang yang tak kenal
Quote
 
 
#1 kegelisahan pemda 28 Agustus 2011 12:55
tertuang dalam materi UU 10/2004 bahwa aturan tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan sudah ada.
Kenyataannya masih terjadi hal yang tidak harmonis ketika di tetapkannya UU 25/2004 dan UU 32/2004, yang mana pasal 19 ayat (3) UU 25/2004 tidak sempat di terapkan karena 10 hari kemudian dibatalkan oleh pasal 150 ayat (1) huruf e UU 32/2004 (lex posteriori derogat legi periori)
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id