Selasa, 23 September 2014
   
Text Size

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan

 

Dalam rangka peningkatan pengetahuan para perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan biro-biro hukum berbagai Instansi/Kementerian, Direktorat Harmonisasi Direktorat Jenderal  Perundang-undangan pada hari ini (14 April 2010) menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi Hukum yang pada kali ini mengetengahkan tema “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan".

Acara pendalaman materi tersebut dibuka oleh Qomaruddin, S.H, M.H, (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan) dan dalam kegiatan tersebut hadir sebagai pembicara adalah DR. Chairul Huda, S.H., M.H. (Direktur Eksekutif Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia) dan Nelson Sembiring M, S.H, M.H. (Kabag. Rancangan dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum Kejaksaan Agung RI), dan DR. WiciptoSetiadi, S.H, M.H. sebagai moderator (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan).

Pada kesempatan itu, DR. Chairul Huda, S.H., M.H. menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perumusan ketentuan pidana dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Chairul Huda menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 belum secara tegas memberikan pedoman yang komprehensif bagaimana merumuskan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam “Ketentuan Pidana” dari suatu Undang-Undang Administratif.

Lebih lanjut Chairul Huda menjelaskan bahwa perumusan yang “buruk” tentang hal ini akan menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam praktek penegakan hukum, bahkan bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum), karena pada dasarnya ruang lingkup perumusan norma hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) rumusan tentang hukum pidana materiel (tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana); (2) rumusan tentang hukum acara pidana (proses dan prosedur pidana), (3) rumusan tentang tata cara pelaksanaan pemidanaan (makalah/presentasi DR. Chairul Huda dapat diunduh dibagian bawah artikel ini).

Sedangkan Nelson Sembiring M, S.H, M.H. mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kriteria ancaman pidana yang baik dan ideal dalam merumuskannya di dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dapat efektif. Selain itu Nelson Sembiring juga mengulas mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana.

 

Lampiran
Download this file (Perumusan KetentuanPidana.pdf)Makalah DR. Chairul Huda[ ]2173 Kb

Komentar  

 
#1 mengamati 14 Desember 2012 11:57
hukum di indonesia...
berlaku buat rakyat miskin....
kasus pencurian coklat cpat ditangkapi...klw di prhitung kan nilai uang na sngat minim....
tetapi law korupsi ratusan juta,,,
cm dtangkapi pi ng di btidk lajuti...
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id