Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ikut ambil bagian dalam melaksanakan Rapid test sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Ditjen PP (23/09/20). Pelaksanaan rapid ini dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal  21 September 2020 s.d 23 September 2020, dan diikuti oleh seluruh pegawai Ditjen PP antara lain para Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional dan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang ada di lingkungan Ditjen PP.

Bekerjasama dengan Balai Kesehatan Kemenkumham, kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB dilapangan parkir Ditjen PP dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah diatur sehingga tidak terjadi perkumpulan pegawai. Para pegawai yang mengikuti tes ini juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang diantaranya diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak satu dengan yang lain.

Rapid test ini dilakukan untuk pendeteksian dini dan peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. Selain itu, Rapid Test ini dilaksanakan untuk deteksi dini kondisi kesehatan para pegawai di lingkungan Ditjen PP dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan pada Kantor Ditjen PP..

 

Sebelumnya pada tanggal 21 September 2020 telah dilaksanakan Rapid Test kepada seluruh pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama. Pada tanggal 22 September 2020 telah dilaksanakan Rapid Test kepada seluruh pegawai Direktorat Perancangan Peraturan Perundang Undangan, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, dan Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II. Dan pada hari ini dilaksanakan Rapid Test kepada seluruh pegawai Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Litigasi  Peraturan Perundang-Undangan, dan para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).