Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Bertempat di Ruang rapat Legiprudensi Lt. Dasar, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Prof. Widodo Ekatjahjana yang didampingi oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti arahan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia, Yasonna H Laoly, secara Virtual. Arahan ini terkait upaya antisipasi munculnya cluster baru penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang diiukuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama yang ada di Unit Eselon I maupun di seluruh Kantor Wilayah se Indonesia (18/08/2020).

Kegiatan diawali dengan Laporan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Dalam laporannya Sekjen menyampaikan data penyebaran covid-19 sejak tanggal 27 maret sampai dengan 17 agustus 2020 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu Bambang juga menyampaikan laporan terkait data pantauan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat di akses melalui alamat website 'covid19.kemenkumham.go.id'.

Dalam arahan, Menkumham melihat data yang terus meningkat terkait penyebaran Covid-19 yang semakin luas, dan hal tersebut merupakan tantangan nyata yang harus sama-sama dihadapi dan menjadi perhatian bagi seluruh Jajaran Kemenkumham untuk lebih serius mengantisipasi penyebaran yang lebih luas. “Hal ini jangan sampai membuat kita lengah dan bosan untuk tetap menjaga diri, menjaga keluarga serta menjaga lingkungan kerja kita. Tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai protokol kesehatan karena keselamatan kita adalah hal yang paling utama dengan tidak mengabaikan pelayanan kita kepada masyarakat sebagai seorang ASN,” tegas Yasonna.

Selanjutnya Menkumham juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia, diantaranya:

  • Perhatikan fasilitas pelayanan untuk tetap menjaga protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker, physical distancing pada ruang tunggu, penyediaan handsanitizer, serta penyemprotan desinfektan secara berkala pada semua ruangan;
  • Pelaksanaan Ripid Test secara berkala (setiap Bulan) bagi seluruh pegawai sebagai bentuk antisipasi penyebaran;
  • Pelaksanaan Swab Test bagi pegawai dengan hasil Rapid Test reaktif;
  • Segera menyampaikan informasi secara berjenjang terhadap status COVID-19 di lingkungan Kerja masing-masing;
  • Memberlakukan lockdown selama 7-14 hari kerja jika didapati pegawai positif COVID-19;
  • Melaksanakan sistem pembagian kerja sesuai arahan Sekretaris Jenderal serta memberikan kebijakan WFH bagi pegawai dengan usia rentan (diatas 50 tahun);
  • Memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan;
  • Melakukan revisi anggaran untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan Kerja masing-masing.

Sebelum menutup arahannya Menkumham Yasonna H. Laoly menyampaikan Kepada setiap Pimpinan di Unit Utama dan Kantor Wilayah agar wajib menyampaikan laporan perkembangan Covid-19 dilingkungan kerjanya masing-masing secara berkala. “Kepada setiap Pimpinan di Unit Utama maupun Kantor Wilayah agar wajib menyampaikan laporan perkembangan Covid-19 di lingkungan kerjanya masing-masing dan apabila didapati pegawai yang terjangkit Covid-19 segera ambil tindakan, karena keselamatan kita adalah hal yang paling utama dan tidak mengabaikan tugas dan pelayanan kita kepada masyarakat” tutup Menkumham.

Setelah Pengarahan Menteri Hukum dan HAM, Kegiatan diakhiri dengan acara tanya jawab dengan Pimpinan Tinggi Madya serta Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia.