Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Dalam rangka memperoleh Data Produk Pelayananan Administratif (Perizinan dan Non Perizinan) Tim dari Ombudsman Republik Indonesia berkunjung ke  Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat Legiprudensi Lt. Dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (18/08/2020).

Kegiatan dipimpin oleh Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan (Direktorat PPP), Unan Pribadi. Sebagai pembuka, Kepala Bagian Progam dan Pelaporan, Nofitri Anna Maria Simandjuntak yang menjelaskan kepada Tim ORI bahwa “Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berbayar, dan Pelayanan yang diberikan oleh Ditjen PP adalah berupa perancangan peraturan perundang-undangan, pengharmonisasian, pengundangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan daerah, pembinaan perancang peraturan perundang-undangan, dan litigasi peraturan perundang-undangan” jelas Novi sapaan akrabnya.

Novi juga menjelaskan bahwa Data yang diminta oleh ORI adalah terkait Data Produk Pelayanan Administratif, sedangkan spesifikasi anggaran di Ditjen PP adalah Rupiah murni. Karena hal ini juga berkaitan dengan poin 1 sampai dengan 7 dalam form tersebut. Kementerian Hukum dan HAM ada 4 (empat) Unit Eselon I yang memiliki PNBP yaitu Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen Imigrasi, dan Ditjen PAS. Sedangkan 7 (tujuah) Unit Eselon I lainnya termasuk Ditjen PP hanya memberikan layanan yang berbasis tugas dan fungsi yang didukung oleh anggaran berupa Rupiah murni” ucapnya.

Selanjutnya Unan Pribadi menjelaskan terkait layanan yang ada di Ditjen PP Secara umum layanan yang ada hampir sama dengan unit lainnya, namun perbedaannya dapat dilihat seperti pengguna/konsumen, biaya, dan lain-lain” ucap Unan. Pengguna di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, ada juga Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu jabatan fungsional tertentu, jelasnya.  Lebih lanjut Unan memaparkan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi dari Ditjen PP.

Secara khusus di Direktorat PPP sehari-hari melaksanakan layanan pengundangan dan penerjemahan yang berkaitan dengan Kementerian/Lembaga. Pengundangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan terhadap seluruh peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kementerian/Lembaga”, jelas Unan.

Dalam pertemuan ini, perwakilan dari masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memaparkan jenis pelayanan yang mereka laksanakan.