Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah pada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan rapat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, di ruang rapat Legiprudensi Lantai Dasar, Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (04/08/2020).

Rapat dipimpin oleh Ir. Razilu selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Perekonomian dan juga dihadiri oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama Agus Hariadi dan perwakilan dari Asosiasi Konsultan Kekayaan Intelektual Cita Candrawina dan Parlagutan Lubis yang mengikuti rapat secara Virtual, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, yang membahas mengenai kedudukan Sentra Kekayaan Intelektual, pemegang protokol, persyaratan permohonan pengangkatan menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual bagi pensiunan atau pegawai pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, organisasi profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, unsur anggota Majelis Pengawas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dan Ketentuan Peralihan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, dijelaskan bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.