Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam apel pagi Penguatan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020, Sebagai salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk memperoleh WBK, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melaksanakan rapat bersama Tim Kerja WBK/WBBM secara online dan offline di Ruang Rapat Legiprudensi Lantai Dasar (03/08/2020), dengan agenda rapat Penguatan Pembangunan Zona Integeritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pada rapat kali ini Ditjen PP mendatangkan narasumber yang juga sebagai Tim Pembina Pembangunan ZI Wilayah II diantaranya Staf Ahli Bidang Sosial-Min Usihen, Staf Ahli Bidang Ekonomi-Ir. Razilu, dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM-Milton Hasibuan. Rapat ini dihadiri oleh Priyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang didampingi oleh para Koordinator Tim Kerja diantaranya Yunan Hilmy sebagai Koordinator Bidang Manajemen Perubahan, Nuryanti Widyastuti sebagai Koordinator Bidang Penataan Manajeman SDM, Bunyamin sebagai Koordinator Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Unan Pribadi sebagai Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan, dan Dhahana Putra sebagai Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Ditjen PP terus melakukan pembenahan dalam rangka menuju WBK/WBBM. Salah satu langkah yang diambil yaitu meneguhkan kembali komitmen para pimpinan dalam mengawal Ditjen PP menuju WBK/WBBM. Selain pimpinan, seluruh pegawai maupun unsur pendukung lainnya terus menerus diberikan pemahaman terkait zona integritas sehingga diharapkan semua unsur di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para Narasumber memberikan masukan bahwa masih terdapat waktu untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Yang terpenting adalah komitmen Pimpinan terhadap pembangunan Zona Integritas, tegas Mien Usihen, pimpinan disini mulai dari yang tertinggi sampai yang paling rendah. Paling tidak 6 area perubahan dan pembangunan zona integritas harus diketahui oleh semua pegawai, lanjutnya. Perlu juga diperhatikan terhadap pengusulan satuan kerja, karena yang diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, papar Razilu, secara psikologis akan berbeda jika yang diusulkan hanya 1 unit eselon II sedangkan yang susah payah mempersiapkan seluruh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Hal-hal yang bersifat terknis juga perlu diperhatikan seperti durasi video paparan, bagaimana membuat yel-yel yang jelas, ringkas dan padat, sampai pemahaman seluruh Tim Kerja  terhadap WBK/WBM, minimal paham terhadap substansi dalam Pokjanya, papar Milton.

Sesuai harapan Menteri Hukum dan HAM, dimana minimal 70% dari 520 satker yang diusulkan memperoleh hasil yang terbaik, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yakin mampu mewujudkan hal tersebut. Hal ini dibuktikan dari perubahan mindset dan culture set aparat yang menjunjung nilai kejujuran, bebas dari korupsi, pungli, serta gratifikasi, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsi.

“If You Believe You Can Do It, You Can Do It”