Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Humas dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, mengikuti kegiatan Teleconference yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia (27/07/2020).

Kegiatan yang diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, Pagar Butar-Butar menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkuat komitmen dalam mendukung Pemerintah di bidang pengaduan dan pemberian informasi untuk membangun komunikasi antara pengelola LAPOR! dan SIPPN. Pagar juga menyampaikan bahwa jumlah laporan masyarakat melalui aplikasi LAPOR! semakin bertambah dan ada peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Data tahun 2018 terdapat 3.918 aduan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 4084 aduan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin “melek” untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah.

"Kenaikan jumlah pengaduan masyarakat ini mengidentifikasikan bahwa masyarakat semakin melek dengan teknologi dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah melalui kementerian dan lembaga berjalan dengan baik,"ucap Pagar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, yang juga hadir dalam kegiatan ini sebagai Keynote Speaker sekaligus Membuka secara resmi acara ini menyampaikan bahwa persoalan terkait SP4N LAPOR! dan SIPPN menjadi hal penting yang harus dikelola dengan baik. "LAPOR! harus dikelola dengan baik dan juga SIPPN. Bagaimana pelaksanaannya harus diperhatikan oleh setiap pengelola dengan baik", ucap Bambang saat membuka kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi LAPOR! di Masa Pandemi COVID-19 dan Pengelolaan Database Pelayanan Publik melalui Aplikasi SIPPN.

"Jumlah pengaduan yang makin banyak bukan berarti kita jadi berkecil hati dalam peningkatan pelayanan, namun hal ini menjadi motivasi dan komitmen kita untuk meningkatkan pelayanan publik. Baik LAPOR! maupun SIPPN, dua hal ini tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan pelayanan publik di Kemenkumham yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif),"ujar Bambang.

Bambang juga menyampaikan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terkait dengan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Kemenkumham. Dan berharap dalam pengelolaan pengaduan pada Kemenkumham dapat dikelola dengan baik sehingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa. Beliau memaparkan tentang Arah Kebijakan dan Pengembangan SP4N-LAPOR! dan SIPPN serta Road Map Pelayanan Publik yang sejalan dengan Visi dan Misi Presiden 2019 - 2024. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab.