Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Dengan mematuhi prokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengucapan Putusan dan Pengucapan Ketetapan. Pengunjung, baik pihak Kuasa Hukum Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat,  dan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, seperti memakai masker dan sarung tangan selama persidangan berjalan.

Dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi ini, pihak pemerintah yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM adalah Direktur Litigasi Ardiansyah yang di dampingi oleh Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan Purwoko. Sidang  juga dihadiri oleh  perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) (23/06/20).

Pada Sidang Pleno ini Mahkamah Konstitusi membacakan Pengucapan Putusan dan Pengucapan Ketetapan diantaranya:

a.    Pengucapan Putusan atas Perkara Nomor 16/PUU-XVIII/2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(Putusan : Tidak dapat diterima)

b.    Pengucapan Putusan atas Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(Putusan : Menolak seluruhnya)

c.   Pengucapan Putusan dalam perkara Nomor 23/PUU-XVllll/2020 perihal permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(Putusan : Tidak dapat diterima)

d.  Pengucapan Putusan dalam perkara Nomor 24/PUU-XVllll/2020 perihal permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Putusan : Tidak dapat diterima)

e.    Pengucapan Ketetapan atas Perkara Nomor 30/PUU-XVIII/2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10 dan Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(Putusan : Ditarik Kembali)