Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Unan Pribadi selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan memimpin jalannya rapat penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Rapat RPP ini dilaksanakan di Ruang Rapat Rinjani lantai 15, Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka, Kav.38 Jakarta Timur (16/06/20).

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Sekretariat Negara, perwakilan Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari BNPT.

Di dalam RPP ini memuat beberapa definisi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, diantaranya dijelaskan definisi mengenai Dana Penanggulangan Bencana, Bantuan Darurat Bencana dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

Bantuan darurat bencana adalah bantuan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kegiatan penanganan penanggulangan bencana yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat yang berdampak bencana terutama mengenai dana penanggulangan bencana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.