Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Yunan Hilmy melaksanakan rapat dengan Kementerian/Lembaga terkait membahas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2019.

Rapat pengharmonisasian ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting, dengan agenda Rapat Pleno. Rapat yang dimulai pukul 13.30 WIB dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Yunan Hilmy, dan diikuti oleh perwakilan Kementerian Keuangan selaku Pemrakarsa, perwakilan Kementerian Perhubungan, perwakilan Kementerian Pertahanan, perwakilan Kementerian Perindustrian, perwakilan Sekretariat Negara, dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian (15/06/20).

Dalam pembahasan, Wiwin Istanti selaku Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN 2019 ini paling lambat tanggal 30 Juni 2020 sudah harus disampaikan kepada DPR.

Sementara itu perwakilan dari Kemensetneg menyampaikan agar pembahasan RUU tentang Petanggungjawaban APBN tahun 2019 ini segera dapat diselesaikan guna untuk mengantisipasi dalam menyiapkan surat kepada Presiden.

Rapat pleno pengharmonisasian ini ditutup dengan disepakatinya beberapa pasal dalam RUU tentang Petanggungjawaban APBN tahun 2019, dan hal ini akan segera disampaikan penyampaian hasil harmonisasi kepada Menteri Keuangan.