Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II melaksanakan rapat Pleno RUU tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting, kamis (11/06/20).

Rapat Pleno ini dipimpin oleh Yunan Hilmy selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, dan di ikuti oleh perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia dan Badan Standardisasi Nasional.

Dalam proses pengharmonisasian, masing-masing dari kementerian/lembaga memberikan masukan dan tanggapan terkait RUU tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce.

Perwakilan Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat mensupport keberadaan perjanjian ASEAN on E-Commerce, karena perjanjian e-commerce ini yang pertama, yang secara eksplisit mencantumkan mengenai electronic payment. “Disini kami sangat suportif karena kami sedang mengeluarkan blueprint sistem electronic payment. Ke depan data-data kita nantinya baik sebagai merchant di toko-toko online akan dikorporasi dalam data HAP yang akan mengidentifikasi identitas digital, pembayaran dll, yang bisa dijadikan alat scoring ke depannya” ucap perwakilan Bank Indonesia.

Sedangkan Kementerian Perdagangan selaku Pemrakarsa RUU ini menyampaikan bahwa ASEAN E-Commerce ini merupakan mandat yang tercantum dalam ICE Blueprint 2025 yang menjadi prioritas ASEAN dengan membentuk perjanjian ASEAN E-Commerce ini.

Selanjutnya Pengharmonisasian ini dinyatakan selesai untuk kemudian akan ditindak lanjut kepada Presiden melalui Kementerian Luar Negeri.