Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Dalam perkara Nomor 25/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Perppu Penanganan Covid-19), Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon.

Pengucapan Ketetapan tersebut dibacakan oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan didampingi 7 (tujuh) Hakim Konstitusi lainnya, yang bertempat di ruang sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. “Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Mei 2020 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 25/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali serta berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1a) UU MK berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon,” ucap Ketua MK Anwar Usman.

Hal tersebut terkait dengan permohonan Pemohon dalam mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu Penanganan Covid-19  melanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi atas penggunaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan menutup upaya pengawasan hukum bagi peradilan negara. Sehingga, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pasal a quo dipandang telah menutup pula pertanggungjawaban Pemerintah dalam menggunakan APBN yang mengindikasikan kemunduran hukum di Indonesia.

Persidangan tersebut dihadiri oleh Pihak Pemerintah dan yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM adalah Purwoko dari Direktorat Litigasi, perwakilan dari kementerian Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia (19/5/2020).

Diwaktu yang bersamaan, MK juga membacakan Putusannya terkait: 

1.  Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan amar putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

2.  Perkara Nomor tentang 9/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1), dan ayat (2)], dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

3. Perkara Nomor 11/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap UUD 1945 dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4.  Perkara Nomor 12/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 dengan amar putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

5.   Perkara Nomor 13/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945, dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; dan

6.  Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) sepanjang frasa “’dalam hal diperlukan, kata “dapat” dan frasa “atau lembaga lainnya yang sejenis” dan Pasal 76 huruf a], dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.