Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Yunan Hilmy selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II membuka sekaligus memimpin jalannya rapat pleno terkait Tindak Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. Rapat yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting ini (04/05/20) diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berpendapat bahwa upaya yang akan dilakukan Pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, harus juga melihat kondisi di luar negeri. Karena banyaknya permintaan dari luar negeri untuk pengajuan antidumping maka dikhawatirkan akan mengganggu industri dalam negeri.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan,adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh Industri Dalam Negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing.

Sedangkan Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping.

Dan pengertian Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung Subsidi.

Perlu diketahui bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah ini di Prakarsai oleh Kementerian Perdagangan. Dan tujuan Rancangan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menghindari kecurangan yang terjadi di Industri Dalam Negeri maupun Luar Negeri.

Pada bagian lain, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II juga menyelenggarakan rapat Pleno dengan aplikasi Zoom Meeting dengan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPNBP) yang di Prakarsai oleh Kementerian Keuangan.