Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang Undangan Kembali melakukan pembahasan perihal perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.

Rapat kali ini (21/04/20) dilakukan melalui Video Conference dengan menggunakan Aplikasi Zoomdan dipimpin oleh Dhahana Putra selakuDirektur Perancangan Peraturan Perundang Undangan dan diikuti oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) serta pejabat fungsional dan pejabat struktural dari Ditjen AHU dan Ditjen PP Kemenkumham.Rapat membahas mengenai strategi penyusunan RPP Perubahan PP Nomor 2 Tahun 2007  tentanTata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia di tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan seluruh pelaksanaan rapat-rapat dilakukan dari rumah dan secara video conference.

Direktur Perancangan menegaskan bahwa RPP ini merupakan bentuk negara hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya, karena masih banyak anak eks WNI berkewarganegaraan ganda yang belum mendapatkan status WNI walau sudah berdomisili di Indonesia.Dan beliau juga mengingatkan agar penyusunan RPP ini tetap dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Rapat juga membahas terkait Perubahan terkait tata cara perolehan kewarganegaraan bagi anak-anak yang seharusnya mempunyai hak sebagai Warga Negara Indonesia namun karena terkendala administrasi sehingga tidak bisa menjadi Warga Negara Indonesia (anak eks berkewarganegaraan ganda) sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006.Dalam rapat menyepakati bahwa untuk proses kewarganegaraan bagi anak eks berkewarganegaraan ganda mengikuti persyaratan pewarganegaraan sesuai pasal 9 UU Nomor 12 tahun 2006 (tinggal menyepakati dokumen pendukungnya).

Rapat serupa akan Kembali didiskusikan dan dibahas bersama dengan instansi terkait dalam Rapat Antar Kementerian (RAK) yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga dibulan April.