Berita/Kegiatan DJPP

Aceh - Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan kegiatan pembinaan kompetensi dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh (27/02/20) yang lalu. Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-undangan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum dan menyeluruh mengenai pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dalam pengembangan kariernya ditunjukkan dengadanya peningkatan jenjang jabatan.

Sebanyak 26 (dua puluh enam) pegawai Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh mengikuti kegiatan ini, diantaranya dari Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Divisi Administrasi. Serta hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Bimbingan dan Konsultasi Perancang Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Reni Oktri.

Dalam paparannya Reni Oktri menggaris bawahi bagi setiap Perancang Peraturan Perundang-undangan harus dapat mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri, serta memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan serta berbagai disiplin ilmu lainnya guna meningkatkan kompetensi masing-masing. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman pengembangan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan, dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit pembina teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna memastikan tidak ada lagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan karir sebagai pejabat fungsional.

Reni juga menambahkan bahwa tolak ukur keberhasilan seorang pejabat fungsional adalah manakala ia dapat menyeimbangkan antara kemampuan teknis dan kemampuan manajemennya. Pandangan mengenai Jabatan Fungsional sebagai profesi yang sulit karena peningkatan karirnya bergantung pada angka kredit hendaknya sudah mulai dihapuskan. Masing-masing Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat motivasi dirinya bila ingin segera naik pangkat, “harus rajin mengumpulkan angka kredit” ucap Reni. Caranya dengan selalu aktif dan mandiri mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Walaupun saat ini ketentuan pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi ketentuan pemberhentian dari Jabatan masih tetap berlaku bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tambah Reni.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum antara Hak Asasi Manusia Aceh dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta menciptakan pemahaman bersama dalam menyikapi berbagai permasalahan pembinaan kompetensi dan pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.