Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Bertempat di Gedung Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM (10/03/20) Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan mengadakan FGD perihal Pemahaman Kebijakan Teknis terkait Permenkumham Nomor 4 Tahun 2020. FGD ini dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan diikuti oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan pada Kemenkumham, kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, perwakilan kantor wilayah kemenkumham, dan perwakilan pemerintah daerah provinsi.

Dalam Keynote Speech Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang diwakili dan dibacakan oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Nuryanti Widyastuti dikatakan bahwa, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa dalam semua tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, wajib mengikutsertakan dan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Apabila Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak dilibatkan dalam semua tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk menjadi cacat prosedur, dan dapat dimohonkan judicial review.

Lebih lanjut dikatakan bahwa hal tersebut berarti bahwa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota seharusnya juga memiliki Perancang Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan menetapkan kebijakan teknis lebih lanjut, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Penyesuaian/Inpassing.

FGD ini juga melibatkan Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Aidu Tauhid selaku Direktur Jabatan ASN, Didit Kurniawan selaku Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB, dan Andriana Krisnawati selaku Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, serta di moderatori oleh Siti Masitah selaku Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan.