Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan Pembahasan terkait Isu krusial dalam RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Rapat dilakukan oleh Internal Pemerintah dengan agenda membahas Mekanisme Tindak Lanjut Pembahasan Mengenai RUU KUHP.

Rapat Internal Pemerintah ini dilaksanakan di Ruang Rapat 552 Baharuddin Lopa Lt. 5 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (03/03/20), dan dipimpin Prof. Harkristuti Harkrisnowo sebagai Tenaga Ahli, dan dihadiri oleh Prof. Muladi sebagai Tenaga Ahli, Y. Ambeg Paramarta Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra, perwakilan Bareskrim Polri, Divkum Polri, Biro Hukum Kejaksaan Agung, Setjen DPR RI, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Rapat ini membahas 14 (empat belas) Isu krusial dalam RUU KUHP, yang diantaranya :

  1. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Contempt of Court (perbuaan yang dapat merendahkan martabat pengadilan;
  3. Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib;
  4. Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin;
  5. Unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih;
  6. Advokat yang curang dalam melakukan pekerjaannya;
  7. Penganiayaan Hewan;
  8. Penodaan Agama;
  9. Kontrasepsi (mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, ataumenunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak);
  10. Perzinahan;
  11. Kohabitasi (Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan);
  12. Penggelandangan;
  13. Aborsi; dan
  14. Marital Rape (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga).