Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Salah satu bentuk konkrit negara hadir dalam rangka melindungi anak-anak yang terancam tidak mempunyai kewarganegaraan atau stateless serta untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak-anak yang seharusnya mempunyai hak sebagai Warga Negara Indonesia namun karena terkendala administrasi sehingga tidak bisa menjadi Warga Negara Indonesia, Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang Undangan melaksanakan Rapat Antar Kementerian (RAK) perihal pembahasan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.

PP ini merupakan PP perubahan dikarenakan ada beberapa hal yang akan diatur kembali dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 khususnya mengenai kewarganegaraan orang asing eks anak berkewarganegaraan ganda. Saat ini masih banyak dijumpai anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga karena melewati batas waktu yang ditentukan, anak-anak tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda.

Perlu diketahui bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaannya sudah berlaku lebih dari satu dasawarsa. Namun seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, kedua aturan itu dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan kewarganegaraan kepada masyarakat serta demi kepastian hukum status kewarganegaraan seseorang.

Perubahan PP tersebut dibahas di Ruang Rapat 554 Astawinata, Gedung Setjend Kementerian Hukum dan HAM (26/02/20) yang dipimpin Radita Ajie selaku Kasubdit Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, yang juga dihadiri oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra dan perwakilan Kemensetneg, Kemenlu, Kemenkeu, Balitbang Hukum dan HAM, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan Ditjen AHU Kemenkumham.