Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Ditjen PP. Hal tersebut dilaksanakan di Ruang Legiprudensi lantai dasar Gedung Ditjen PP pada hari kamis (20/02/20). Kegiatan ini dihadiri oleh Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Budi selaku Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang mewakili Inspektur Jenderal Kemenkumham, Nugroho selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham yang mewakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Agus Uji Hantara selaku Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kemenpan dan RB, Kepala Keasistenan Resolusi dan Monitoring Asisten Utama Ombudsman RI Dominikus Dalu yang mewakili Ketua Ombudsman RI, Iwan Kurniawan selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan para Sekretaris Direktorat/Badan di lingkungan Kemenkumham, para Kepala Biro di lingkungan Kemenkumham, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PP.

Dalam arahannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa “kegiatan ini sangat positif sekali dan harus diresapi karena kegiatan pencanangan ini bukan semata-mata hanya kegiatan ceremonial, bukan semata-mata hanya keinginan untuk memenuhi target-terget formal, tapi juga bagian dari Janji untuk agar menjalankan tugas fungsi kita untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya”, kata Widodo.

Beliau juga mengatakan “Pencanangan ini menjadi bagian dan tanggung jawab secara horizontal tetapi secara vertikal, karena ketika mencanangkan kegiatan ini maka bukan hanya Dirjen dan para Pimti saja yang bertanggungjawab, tetapi saya juga menitipkan tanggungjawab ini kepada seluruh teman-teman administrator, eselon III, eselon IV dan seluruh staf keluarga besar Ditjen PP, karena ini menjadi tanggungjawab moral dan tanggungjawab hukum kita secara horizontal sebagai Abdi Negara, sebagai ASN tetapi juga secara vertikal antar kita masing-masing dengan Tuhan YME”, tambah Widodo.

“Keberhasilan kegiatan ZI menuju WBK dan WBBM memang bukan jaminan untuk tercapainya Institusi yang konsisten pada prinsip integeritas dan melayani, namun ini adalah awal bukti komitmen institusi pada prinsip-prinsip tersebut yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya”, ucap Budi dalam membacakan sambutan Inspektur Jenderal Kemenkumham.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Kemenkumham juga memberikan pesan bahwa “Tantangan 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Dan masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas, tapi kita harus yakin dan optimis bahwa semua hambatan dan tantangan akan menjadi peluang yang menguatkan Kementerian Hukum dan HAM”, kata Nugroho dalam membacakan sambutan Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

KemenpanRB yang diwakili Agus Uji Hantara juga sangat mengapresiasi atas pencanangan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Ditjen PP ini. Beliau mengatakan bahwa untuk mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM itu adalah miniatur dari RB dan percontohan-percontohan yang reformnya sudah berhasil, maka hakekatnya adalah unit kerja yang sudah melaksanakan program-program RB secara baik sehingga bisa menjadi contoh untuk yang lain. “Ini adalah level unit eselon I terbanyak untuk membangun ZI menuju WBK dan WBBM”, ujar Agus.

Terakhir Dominikus Dalu yang mewakili Ombudsman RI (ORI) juga sangat mengapresiasi dan penghargaan yang tinggi karena Ditjen PP mencanangkan ZI menuju WBK dan WBBM ke-9 di lingkungan unit eselon I Kemenkumham. ORI juga sangat mengapresiasi kinerja Ditjen PP, karena sampai saat ini belum ada laporan terkait kinerja Ditjen PP.

Dalam kegiatan ini juga para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PP melakukan penandatanganan Fakta Integeritas dan Dokumen Komitmen bersama Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan Ombudsman Republik Indonesia dan dilanjuti oleh Penekanan Tombol Secara Digital dalam Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Ditjen PP.