Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), bertempat di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung Ditjen PP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menghadirkan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Ses Balitbang Hukum dan HAM), Yayah Mariani sebagai narasumber (17/02/2020).

Persiapan pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PP diantaranya Dhahana Putra selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Unan Pribadi selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ardiansyah selaku Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dan para anggota agen perubahan yang didampingi oleh Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PP.

Pada kesempatan tersebut, Yayah memberikan informasi mengenai komponen-komponen penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berdasarkan Permenpan No. 10 Tahun 2019 jo. Permenkumham No. 29 Tahun  2019. Penilaian komponen hasil dilakukan dengan menggunakan survey mandiri untuk dapat menghasilkan data yang real time, cepat, akurat, efektif, akuntabel, dalam menilai kualitas tata kelola institusi dalam memberikan pelayanan publik.

Survey untuk mengetahui terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, sedangkan untuk mengetahui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Survey IPK dan IKM dilakukan dengan berbasis elektronik dengan tujuan agar dapat dilakukan pemetaan terhadap satuan-satuan kerja yang dapat diusulkan untuk menjadi WBK/WBBM.