Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada hari kamis lalu (13/02/20) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Assessment terhadap 48 (empah puluh delapan) calon anggota Agen Perubahan yang diantaranya adalah Pejabat Administrasi Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional terkait pembangunan Zona Intergritas yang bertujuan untuk mengetahui calon anggota Agen Perubahan dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dimana Assessment tersebut dilaksanakan di Ruang Legiprudensi Lantai Dasar Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dipimpin oleh para Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya Priyanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Unan Pribadi selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dan Ardiansyah selaku Direktur Litigasi  Peraturan Perundang-undangan.