Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Sesditjen PP) Priyanto membuka sekaligus memimpin kegiatan Rapat Pembahasan Persiapan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi  dan Nepotisme (KKN). Dan hal inilah yang menjadikan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah di lingkungan Pusat maupun di Daerah.

Pembahasan program WBK dan WBBM ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PP diantaranya Dhahana Putra selaku Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Bunyamin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Unan Pribadi selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Legiprudensi Gedung Ditjen PP (31/1/20) dan didampingi oleh Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PP.

Dalam kesempatan tersebut Priyanto meminta kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama agar sama-sama mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga terwujudnya  tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Sebagai langkah awal penataan pembangunan ZI, Ditjen PP telah menyusun Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK WBBM yang dibagi ke dalam 6 kelompok kerja (Pokja) yakni: 1) Pokja Manajemen Perubahan, 2) Pokja Penataan Tata Laksana, 3) Pokja Sistem Manajemen SDM, 4) Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 5) Pokja Penguatan Pengawasan, dan 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mengingat beratnya tugas yang akan diemban serta banyaknya dokumen pendukung yang harus disiapkan, Priyanto berpesan agar para koordinator masing-masing pokja mampu menjadi penggerak, penyemangat serta contoh bagi para anggotanya agar mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.