Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) terkait ketentuan menikah sebagai syarat memilih, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili dan memutuskan Uji Materi Pasal 1 Angka 6 Frasa “Atau Sudah/Pernah Kawin” yang tertuang dalam perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Permohonan Uji Materi tersebut terregistrasi dengan perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019 pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, yang  telah  diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019. Dalam Amar Putusannya, MK memutuskan bahwa 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima. 2. Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi Pemohon. dan 3. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Anwar Usman dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi di Ruang Sidang  Mahkamah Konstitusi (29/01/20).

Penjelasan MK bahwa Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih sesuai UU Adminduk. Persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 10/2016, yakni tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa ‘sudah kawin’ atau ‘pernah kawin’ terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran dan keberlakuan UU Pilkada untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa.

Pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum. Dalil Pemohon yang menilai ketentuan yang diuji bersifat diskriminasi tidak tepat. Menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama.