Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Dalam permohonan perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait dengan pengujian pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Amar Putusannya Mahkamah menyatakan bahwa “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima” demikian amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Anwar Usman didampingi 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang Pleno MK pada hari Rabu (29/01/20) yang juga dihadiri oleh para Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon, perwakilan DPR, pihak terkait dan Pemerintah yang diwakili oleh Purwoko selaku Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan, dan Surdiyanto Selaku Kepala Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan II Kementerian Hukum dan HAM.

Mahkamah berpendapat dalam Pertimbangan Hukum, bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkrit yang dialami Pemohon, agar permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Lebih lanjut, Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang-undang. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkrit yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa selain itu, Pemohon dalam bagian Petitum memohon adanya penambahan norma pada Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP yang membuat permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas. Selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (fundamentum petendi atau posita) dengan hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).

Sedangkan permohonan perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan “Mengabulkan Permohonan Penarikan Kembali Permohonan Para Pemohon”. Hal tersebut berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 39 dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.