Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Selasa (27/1/20) bertempat di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), 9 (sembilan) Hakim MK mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Pemohon terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS ketenagakerjaan, Pasal 57 huruf f frasa sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66].

Dalam permohonan perkara nomor 72/PUU-XVII/2019 ini, DPR yang diwakili Sri Rahayu menjelaskan bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara mengembangkan jaminan sosial dan tidak dimaksudkan menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan terbaik yang diberikan kepada Pemohon. Hal ini karena pengalihan (transformasi) tersebut perpedoman kepada tujuh prinsip transformasi, sebagaimana disepakati Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Kerja Panja RUU BPJS tanggal 14 Juli 2011 yang salah satunya menyatakan, “Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti progam di keempat BUMN dalam hal ini salah satunya adalah PT Taspen (Persero).” Hal ini disampaikan dihadapan 9 (sembilan) Hakim MK yang diketuai oleh Anwar Usman, sedangkan Pemerintah diwakili oleh Purwoko dari Direktorat Litigasi Kementerian Hukum dan Ham, dan Totok perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Sedangkan pendapat Ahli dari pihak Pemohon yaitu diantaranya Maruarar Siahaan mengatakan bahwa “Yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan adalah apakah mandat konstitusi itu memerintahkan satu badan penyelenggara atau satu sistem jaminan? Nah, ini menjadi soal. Menurut saya apa yang kita baca dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu, sistem jaminan sosial” ucap Maruarar. Dan Ahli juga menambahkan bahwa “suatu prinsip yang melihat keadilan itu adalah tidak selalu bahwa harus sama”. Tetapi, MK dalam banyak putusan telah menyatakan itu dengan tegas bahwa dalam konteks prinsip keadilan itu MK berpandangan, “Keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama setiap orang.” Menurut Mahkamah, “Keadilan harus diartikan memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang memang berbeda.” Tambah Maruarar yang juga pernah menjadi Hakim MK pada tahun 2003 – 2008.

Sementara itu dari Meja Hakim, baik Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baik kepada Ahli Pemohon, DPR maupun Pemerintah.