Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (7/1/20). Tujuan dari kunjungan tersebut untuk mengetahui dan berdiskusi terkait kewenangan dan hambatan pemerintah dalam perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam kunjungan tersebut, Tri Wahyuningsih selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama didampingi Andriana Krisnawati selaku Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan tersebut. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Dr. Irawan Soerodjo selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.

Dalam kunjungan tersebut, Tri Wahyuningsih menyampaikan tentang tugas dan fungsi, peran strategis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, serta memaparkan isu-isu substansif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Andriana Krisnawati menyampaikan tentang Peraturan daerah dan pembinaan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan diruang Legiprudensi Lantai Dasar Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Andriana juga menyampaikan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan kewenangan yang lebih kepada Perancang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengharmonisasikan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur/Walikota/Bupati, untuk itu perlu dilakukan penguatan kualitas para perancang termasuk fasilitas ruangan tempat harmonisasi dilakukan.

Setelah paparan singkat dari kedua narasumber tersebut, 2 (dua) orang mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait mekanisme pembatalan Perda. Karena secara teori seharusnya pembatalan Perda hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian mahasiswa lainnya mengajukan pertanyaan terkait dengan kewenangan Kemenkumham dalam penyusunan undang-undang yang berasal dari instansi lain.

 

 

Dari kedua pertanyaan tersebut, Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa berdasarkan perubahan UUD 1945, kekuasaan penyusunan undang-undang saat ini ada ditangan DPR, namun demikian Presiden tetap dapat mengusulkan undang-undang, dan suatu undang-undang hanya dapat disahkan setelah melalui persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Apabila dalam suatu masa sidang ternyata DPR dan pemerintah membuat suatu rancangan Undang-undang yang  sama maka yang dibahas adalah draft yang disiapkan oleh DPR sedangkan draft dari Pemerintah digunakan sebagai sandingan Namun untuk menyusun pelaksanaan peraturan undang-undang  tidak semua rancangan Undang-undang hanya dibuat oleh Kemenkumham misalnya Undang-undang tentang kesehatan, maka yang menjadi Pemrakarsa adalah Kementerian Kesehatan sehingga draft disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Draft tersebut kemudian baru akan di harmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan terhadap pertanyaan kedua Andriana menyampaikan secara teori dan keilmuan pembatalan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Diakhir pertemuan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo mengapresiasi tugas yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama.