Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Bertempat di Lapangan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/1/20) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly memimpin upacara dalam rangka Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Intergritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih  dan Melayani (WBBM) Kementerian Hukum dan HAM 2020. Penandatanganan Pakta Integeritas tersebut disaksikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua Ombudsman Amzulian Rifai. Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK WBBM juga dilakukan oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkumham. Turut hadir juga dalam Kegiatan tersebut seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di 33 Provinsi, para pimpinan Tinggi Pratama dan seluruh pegawai Pusat di lingkungan Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Firli Bahuri mengapresiasi Kemenkumham dalam pengucapan janji kinerja, “saya juga berharap agar Kemenkumham bebas dari KKN untuk menuju WBK dan WBBM di seluruh Kemenkumham pusat maupun kantor wilayah,” ungkapnya.

Demikian juga yang disampaikan oleh Amzulian Rifai “tidak semua Kementerian mau melakukan Janji Kinerja, semoga dengan ini bisa membuat ASN Kemenkumham semakin peduli dalam melayani masyarakat,” ucapnya dalam sambutan.

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM mengatakan “Tantangan di tahun 2020 akan semakin berat bagi Kementerian Hukum dan HAM, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan tuntas, tapi kita harus selalu optimis bahwa semua tantangan akan menjadi peluang yang akan menguatkan Kementerian Hukum dan HAM” ucap Yasonna dalam sambutannya. Hal tersebut merupakan Janji kinerja yang menjadi bagian dari fondasi yang menjadi dasar dalam bekerja secara profesional dan transparan. Kemenkumham juga telah menetapkan target kinerja yang menjadi buah pikir dari seluruh jajaran Kemenkumham untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian dapat mewujudkan prioritas nasional yang dapat dilaksanakan secara maksimal dengan modal integritas yang selalu harus dikokohkan setiap tahun melalui Zona Integritas dalam meningkatkan jumlah satuan kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Diakhir sambutannya Yasonna mengatakan “Semua itu bisa kita dapatkan Tergantung pada pemimpinannya harus menjadi inspirasi bagi anggotanya, apakah ia bisa menjalankan tugasnya, dengan mengikuti pedoman yang sudah ada atau tidak” Kemenkumham juga mengatakan ‘’Kalau kita mau, pasti kita bisa’’.

“Kemenkumham memiliki modal Itegritas, no korupsi, sehingga menjadi sistem nilai internalisasi nilai yang tidak terpisahkan dari sistem birokrasi kita. Oleh sebab itu, Kemenkumham menjadi rujukan dalam penerimaan PNS dengan instansi lain. jadi, Kemenkumham harus mengedepankan kinerja yang akuntabel untuk mendapatkan predikat tersebut” kata Yasonna.