Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Bertempat di Manhattan Hotel (17/12)Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) meluncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat yang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Turut hadir dalam peluncuran buku ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Sri Puguh Budi Utami, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang Hukum dan Ham) Asep Kurnia, perwakilan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Keiichi Ono, JICA Expert Kei Hirota, para Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkumham dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri.

Dalam laporan Panitia yang dibacakan Priyanto selaku Sesditjen PP menyampaikan bahwa Penyusunan buku Tanya Jawab ini terinspirasi dari Buku Workbook of Legislative Duties di Jepang. Hal ini dimaksudkan untuk penataan regulasi ditingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sebagai upaya sosialisasi penataan birokrasi dan regulasi yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Buku ini disebut akan memberikan panduan bagi pejabat pembentuk undang-undang, apabila menemukan masalah dalam merancang peraturan. Dan nantinya buku ini akan disebarluaskan kepada seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia dan seluruh Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat.

Sementara itu Prof. Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa buku ini adalah salah satu bentuk upaya Kemenkumham untuk penataan regulasi dan Perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti yang tengah diupayakan oleh Presiden Joko Widodo. Diharapkan dengan adanya buku ini kita tidak punya tafsir yang berbeda-beda dalam penentuan dan pembuatan perundang-undangan di tingkat pusat terutama yang terkait tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Dengan buku ini para pejabat publik di level Kementerian Pusat bisa melihat aturan yang seharusnya saat membuat Peraturan ditingkat kementerian pusat," ucapnya.

Prof. Wid juga menambahkan peran Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam penataan regulasi. Antara lain melalui, Pertama, Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang salah satu pointnya adalah mewajibkan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Kedua, diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, melalui penyederhanaan regulasi dengan cara Omnibus Lawterhadap 74Undang-Undangyang dapat menghambat investasi dengan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dan terakhir melalui penguatan terhadap Sumber Daya Manusia khususnya Perancang Peraturan Perundang-undangan, Sebagai instansi Pembina Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan, saat ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tengah menyusun penataan jenjang jabatan, standar kompetensi dan kurikulum penjenjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Hal ini untuk memastikan kompetensi Perancang dalam memastikan peraturan yang ada telah sesuai secara formil maupun materiil.