Berita/Kegiatan DJPP

Depok. Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I) melaksanakan Seminar Nasional dan Kongres IP3I ke-2 pada 12 s.d 13 Desember 2019 yang lalu di Auditorium Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang mengambil tema “Mewujudkan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Yang Berdaya Saing Dalam Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Maju” di hadiri oleh para perancang peraturan perundang undangan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan para perancang peraturan perundang-undangan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

 

Menurut Ketua IP3I Andi Amoes, pembentukan IP3I adalah Sesuai amanat ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bahwa setiap jabatan fungsional berhimpun dalam suatu wadah organisasi profesi dan mewajibkan setiap pejabat Fungsional menjadi Anggota Organisasi Jabatan Fungsional. Untuk itu  pada tahun 2016 telah terbentuk Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan nama  Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I).

Organisasi ini mempunyai peran strategis dalam mendukung profesionalitas Perancang Peraturan Perundang-undangan antara lain tugasnya menyusun kode etik dan kode perilaku profesi,memberikan advokasi dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Melalui pelaksanaan Kongres ke-2 IP3I diharapkan dapat membentuk pengurus baru yang dapat mensolidkan para perancang peraturan perundang undangan untuk mewujudkan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berdaya saing dalam menjawab tantangan Reformasi Birokrasi menuju Indonesia Maju.

Pada hari pertama pelaksanaan kongres ini di isi dengan Seminar Nasional yang menghadirkan narasumber yaitu Nuryanti Widyastuti selaku Direktur Fasililitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pocut Eliza selaku Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM dan perwakilan dari Kementerian PAN dan RB. Dalam sambutannya Nuryanti menyampaikan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan tantangan kepada organisasi profesi untuk berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk menghadapi kebijakan regulasi Pemerintah saat ini yaitu simplikasi regulasi melalui kebijakan Omnibus Law.

Pada hari kedua pelaksanaan, dilaksanakan rapat pemilihan Ketua IP3I untuk periode 2020-2023 sekaligus membahas pembentukan struktur organisasi, program kerja dan pengesahan kode etik perancang. Terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IP3I Masa Bakti 2019-2022 yang baru yaitu Rudy Hendra Pakpahan sebagai Ketua Umum dan Yeni Nel Ikhwan sebagai Sekretaris Umum yang menggantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IP3I yang lama yaitu Andrie Amos dan Frangky Hendra Zachawerus.