Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Penyederhanaan birokrasi merupakan amanat yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level. Prinsip miskin struktur kaya fungsi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (agile), dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

Hal ini di sosialisasikan juga di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang bertempat di ruang Legiprudensi Lantai Dasar dan di ikuti oleh Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (28/11) dan dibuka oleh Priyanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Surat Edaran tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Rencana penyederhanaan birokrasi ini patut mendapatkan dukungan, karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, dan juga untuk mempercepat pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan. Artinya, jalan yang harus ditempuh menjadi lebih ringkas sehingga keputusan diambil lebih lugas dan cepat, ucap Priyanto disaat membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Priyanto juga memberikan keterangan bahwa pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) jabatan struktual yang terdiri atas 1 (satu) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, 7 (tujuh) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 28 (dua puluh delapan) Jabatan Administrator dan 63 (enam puluh tiga) Jabatan Pengawas. Sebagaimana arahan Presiden, penyederhaan birokrasi menjadi hanya 2 level berarti terdapat kurang lebih 101 jabatan administrator dan pegawai yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian atau keterampilan dan kompetensi tertentu dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan dan penghasilan jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pada kegiatan sosialisasi kali ini juga hadir sebagai Narasumber Abba Subagja selaku Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur (Kemenpan RB) dan Haryanah selaku Kasubdit Jabatan ASN Bidang Perekonomian dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang akan memberikan penjelasan lebih detail terhadap kebijakan penyerdehanaan Birokrasi.