Berita/Kegiatan DJPP

Bekasi. Bertempat di Harris Hotel & Convention Bekasi, Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 25 November sampai dengan 27 November 2019.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, perlu dilakukan penyusunan laporan kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kegiatan yang diikuti oleh 50 (lima puluh) peserta ini diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu suatu pemahaman mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan kata lain bahwa Tujuan diadakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang yang terukur, akuntabel, serta dapat menjadi upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Instansi di masa mendatang.