Berita/Kegiatan DJPP

Bangka Belitung. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan kegiatan Observation Visit dalam rangka Penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Bangka Belitung (5/11) yang bertempat di Hotel Novotel Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut di ikuti oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Provinsi Bangka Belitung, Biro Hukum Pemprov Bangka Belitung serta Bagian Hukum Pemerintah Kota/Kabupaten se Provinsi Bangka Belitung.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, Annas Saeful Anwar dalam sambutannya menyampaikan menyambut baik kegiatan ini dan di harapkan dapat mempererat koordinasi antara Perancang pada kantor wilayah Kemenkumham dengan Biro/Bagian Hukum dalam penyusunan produk hukum daerah. Sekretaris Direktorat Peraturan Perundang-undangan Priyanto dalam sambutannya sekaligus membuka acara menyampaikan Kegiatan ini merupakan kerja sama dengan JICA yang telah dimulai sejak tahun 2015 dimana salah satu outputnya adalah Penyusunan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Buku ini merupakan solusi praktis dalam menghadapi permasalahan yang kerap dialami oleh para perancang dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan yang belum dapat di temukan jawabannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Observation Visit dilaksanakan untuk lebih memperkaya dan menyempurnakan substansi dalam Buku Tanya Jawab Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah. Masukan dari para peserta, berdasarkan praktek yang telah dilakukan selama ini perlu ditampung dalam Buku Tanya Jawab,  sehingga apabila terdapat permasalahan sejenis dapat ditemukan jawabannya dalam Buku Tanya Jawab.

Hal ini menjadi relevan saat ini mengingat makin pentingnya peran Perancang pada Kanwil dalam penyusunan peraturan daerah, karena berdasarkan  Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut memberikan amanat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Kementerian Hukum dan HAM semua untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga perlu dipikirkan bagaimana mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, bentuk pelatihan dan pelatihan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang yang kompeten terutama dalam substansi hukum, kerja sama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan  penguatan penguasaan terhadap substansi pada bidang-bidang tertentu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan peningkatan dan pembenahan sarana prasarana yang ada untuk melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Bertindak selaku narasumber dalam kegiatan Observation Visit adalah Fiqi Nana Kania selaku Kasubdit Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang undangan I dan Andriana Krisnawati selaku Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan.