Berita/Kegiatan DJPP

 

 

Belitung Timur. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Priyanto dan Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti bersama dengan Chief Advisor for Legal Consistency JICA, Kei Hirota,  melakukan kunjungan ke Kantor Bupati Belitung Timur (7/11). Kunjungan tersebut langsung diterima oleh Burhanuddin selaku Wakil Bupati Belitung Timur dan Asisten II Pemkab Belitung Timur. Dalam pertemuan tersebut Priyanto menyampaikan maksud kunjungannya adalah untuk mengetahui dan menghimpun permasalahan yang ada dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah sebagai tindak lanjut rencana Penyusunan Buku panduan Penyusunan Peraturan Daerah dalam bentuk Tanya-Jawab.

Priyanto menjelaskan bahwa saat ini telah ada peraturan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang di alami oleh Pembentuk Peraturan di Daerah. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya konsultasi yang di lakukan oleh DPRD maupun Biro/Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ke Direktorat Fasilitasi Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan JICA berencana menyusun Buku Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah, dimana pertanyaan-pertanyaan dari Pembentuk Peraturan Daerah akan di jawab dalam buku tersebut

Burhanuddin menyambut baik kunjungan Sesditjen PP dan Dir Perda ke Pemkab Belitung Timur. Beliau juga menyampaikan selama ini sudah ada hubungan baik antara Bidang Hukum Pemkab Belitung Timur dengan Perancang pada kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Bangka Belitung dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Lebih lanjut Wakil Bupati menyampaikan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan produk hukum daerah disebabkan beberapa hal, antara lain, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia karena tidak adanya JFT fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, kemudian  Penyusunan Naskah Akademis yang harus bekerjasama dengan akademisi dari Universitas hingga belum efektifnya penyusunan produk hukum daerah yang mengakibatkan biaya tinggi.

Merespon permasalahan tersebut Nuryanti menyampaikan bahwa ada beberapa mekanisme untuk mengatasi tidak adanya perancang peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diklat perancang yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, atau melalui Inpassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional perancang.

Diskusi dilanjutkan dengan dialog dengan Suharman selaku Bagian Hukum Pemkab Belitung Timur yang mempresentasikan proses pembentukan produk hukum daerah dan pengisian kuesioner permasalahan penyusunan peraturan daerah.