Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta– Rapat Panja RUU KUHP telah dilaksanakan pada Senin (05/02) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI. Rapat tersebut dipimpin Benny K. Harman dari Fraksi Partai Demokrat dan dihadiri anggota dari Fraksi PDIP, PPP, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, dan Golkar. Selain itu, para perwakilan dari Pemerintah dan tenaga ahli pun turut hadir dalam rapat.

 

Rapat tersebut membahas mengenai lanjutan pembahasan isu pending RUU KUHP yang telah disempurnakan oleh Pemerintah sebagaimana telah dibahas terakhir pada Rapat Panja di Hotel Le Meridian 15 hingga 17 Januari 2018 lalu. Selain itu, ancaman pidana dengan menggunakan metode pola pemidanaan yang diusulkan oleh Pemerintah juga kerap dibahas dalam rapat ini.

 

Dalam rapat ini pula terdapat beberapa substansi Pasal Isu Pending yang perlu diambil keputusan dalam rapat Panja RUU KUHP ini diantaranya, Pasal 2 ayat (1) terkait Living Law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, Pasal 67 RUU KUHP terkait pidana mati, Pasal 76 terkait batas usia maksimal orang yang dapat dipidana, Pengertian istilah, alasan yang meringakan dan memperberat, Core Crime Tindak Pidana Khusus, organisasi marxisme, Tindak Pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, perzinahan, Pasal 488 RUU KUHP terkait orang yang melakukan hidup bersama sebagai pasutri diluar perkawinan, Pasal 495 RUU KUHP terkait perbuatan cabul yang dilakukan sesama jenis, Pasal 505 RUU KUHP terkait perjudian, ketentuan peralihan, dan judul RUU.