Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta– Rapat Pengharmonisasian RPerpres Pengesahan Agreement on Investmen Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (Persetujuan Mengenai Penanaman Modal Berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh di Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India) telah dilaksanakan pada Selasa (05/02) di Gedung Ditjen Peraturan Perundang-Undangan. Rapat yang dipimpin oleh Bapak Yunan Hilmy Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II ini dihadiri oleh perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

Penyusunan RPerpres ini telah mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara dengan nomor surat B-915/M/Sesneg/D-4/HK/03.02/10/2015, pada tanggal 5 Oktober 2015 lalu dan sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian terkait. Lalu, Kementerian Luar Negeri melalui surat Nomor 713/HI/10/2015/60/01 tanggal 19 Oktober 2015, mempertimbangkan untuk menunda penyusunan RPerpres ini sampai selesainya proses peninjauan kembali dan penyusunan template perjanjian investasi atau Bilateral Investment Treaty (BIT). Selanjutnya, 12 Oktober 2017, Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat Nomor 03305/HI/10/2017/54/08, perihal usulan untuk memulai kembali proses ratifikasi dengan pertimbangan arahan Bapak Presiden untuk percepatan arus investasi pada Rapat Terbatas (29/08/2017).

 

Sampai saat ini, Indonesia, Kamboja, dan Laos merupakan negara yang belum mengesahkan perjanjian tersebut, sehingga Pemerintah Indonesia harus segera menyelesaikan pengesahan perjanjian tersebut. Arah dan jangkauan peraturan yang diatur dalam RPerpres tersebut terdiri dari 30 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Persetujuan ini yang selanjutnya disebut sebagai “Negara Anggota ASEAN” atau “Negara-negara Anggota ASEAN dan India”.

 

Dari rapat tersebut terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, Substansi yang diatur dalam RPerpres ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, dalam Naskah Penjelasan terdapat beberapa perubahan dalam rangka penyempurnaan, antara lain Bab I Pendahuluan pada pokok-pokok isi Persetujuan menambahkan terkait "sengketa antara para pihak Pasal 19, Komite Bersama untuk penanam modal, Perubahan Pasal 26, Penarikan dan Pengakhiran Pasal 27 dari isi perjanjian". Lalu pada Bab II tentang Konsekuensi Pengesahan ditambahkan terkait "melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan persetujuan".

 

RPerpres ini telah disesuaikan dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain terkait dengan penyempurnaan rumusan dalam Konsiderans Menimbang.