Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Pengharmonisasian RPerpres tentang Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System telah dilaksanakan pada (01/02) lalu di Ruang Rapat Legiprudensi Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Bapak Yunan Hilmy. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai Pemrakarsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.

 

Agenda dalam rapat tersebut adalah membahas materi muatan RPerpres tentang Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System untuk diselaraskan baik secara substansi maupun teknis, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 

RPerpres ini bertujuan untuk meratifikasi Protocol 7 Customs Ttransit System. Protokol tersebut berisi mengenai prosedur sistem transit dari sisi kepabeanan. Protokol ini merupakan salah satu dari sembilan yang disepakati dalam ASEAN AFAFGIT yang ditandatangani oleh pejabat setingkat menteri di ASEAN pada Tahun 1998 yang menyepakati untuk mengembangkan skema transit melalui jalur darat. Delapan negara ASEAN (kecuali Indonesia dan Laos) telah meratifikasi protokol tersebut sejak 31 Januari 2018 lalu.

 

Selain itu, terdapat beberapa materi yang disepakati dalam rapat pengharmonisasian RPerpres ini, yaitu untuk konsideran menimbang agar diuraikannya unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan RPerpres. Lalu, tanggal yang digunakan dalam konsideran meninmbang adalah tanggal saat Thailand menandatangani protokol, hal tersebut disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam certified copy perundingan.

 

Materi pembahasan yang terakhir yaitu, Pasal 3 disepakati untuk dipecah menjadi 3 ayat dimana ayat (1) mengenai pengesahan protokol, ayat (2) mengenai Bahasa yang digunakan dalam Salinan naskah asli dan terjemahannya, dan ayat (3) mengenai naskah yang dipergunakan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara naskah asli dengan naskah terjemahan.

 

Rapat tersebut menyepakati pula untuk memperbaiki Naskah Penjelasan sebagai dokumen yang akan disertakan dalam proses penetapan RPerpres oleh Presiden.