Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM pada (31/01) di Ruang Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

 

Rapat yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Yunan Hilmy, S.H., M.H., tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemrakarsa, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Bappepbti, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan Perum Jamkrimdo.

 

Dalam rapat pleno tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama, Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum Jamkrindo untuk melakukan penjaminan bagi UMKM Koperasi dan memberikan penugasan lain dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Disamping itu, kegiatan usaha utama Perum Jamkrindo harus sejalan dengan maksud dan tujuan Perum Jamkrindo.

 

Keputusan lainnya, pengaturan mengenai tanggung jawab direksi terhadap kepailitan Perum Jamkrindo disesuaikan dengan Pasal 55 UU BUMN. Lalu, ketentuan mengenai berakhirnya jabatan anggota direksi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri sepakat untuk dihapus. Hal yang sama juga berlaku untuk dewan pengawas. Keputusan yang terakhir adalah penggunaan frasa “Anggaran Dasar” dan “Peraturan Pemerintah ini” untuk disesuaikan dengan konteks substansi yang diatur.

 

Dengan berakhirnya rapat tersebut, harmonisasi RPP Perum Jamkrindo dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dikembalikan ke Pemrakarsa untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna penetapannya.