Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Rapat Pleno Harmonisasi RPP Sanksi Administratif Perfilman telah dilaksanakan pada (29/01) di Ruang Rapat 553, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham. Rapat yang dihadiri oleh Pejabat dari Kemendikbud sebagai Pemrakarsa, Badan Penyiaran Perfilman, Lembaga Sensor Film, Kemenkeu, dan Kemensetneg ini dipimpin oleh Direktur HPP I, Dr. Karjono, S.H., M.Hum.

 

RPP Sanksi Administratif Perfilman ini dibentuk untuk melaksanakan Amanat Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sudah memahami besaran nominal mengenai denda administratif. Namun, sebelum hal tersebut diselesaikan akan lebih baik apabila mengikutsertakan pelaku usaha Perfilman untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Selain itu, hal-hal lain yang diatur dalam RPP ini perlu dicermati kembali untuk konsistensi rumusan. Secara konstruksi pembahasan dalam rapat sudah dapat diterima oleh peserta rapat.

 

Selanjutnya, penyelesaian RPP ini akan dilakukan dalam tingkat tim kecil.