Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta. Duta Besar Slowakia Your Exellency (Y.E) Mr. Jaroslav Chelbo melakukan kunjungan Courtesy Call ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (20/08) terkait penal section, criminal code reform di Indonesia. Kunjungan Mr. Chelbo diterima oleh Ardiansyah selaku Direktur Litigasi dan Unan Pribadi selaku Direktur Pengundangan, Publikasi dan Penerjemahan yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang didampingi oleh tim humas dan kerjasama serta tim dari Subdit Pembahasan. Pertemuan tersebut dilaksanakan diruang Rapat Dharmawanita Lantai 1 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, Ardiansyah menyampaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang saat ini berlaku merupakan copy KUHP (Wetbook van Strafrecht)  Belanda 1886, yang berlaku mulai 1 januari 1918, yang terus berlaku setelah kemerdekaan atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh KUHP belanda sangat besar melalui asas konkordansi, doktrin dan yurisrudensi Mahkamah Agung Belanda, termasuk MVT-nya. Unan Pribadi menambahkan  RUU Hukum Pidana (RUU HP) telah melalui pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I yakni melalui Panitia Kerja, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi antara Pemerintah dan DPR-RI.

Dalam diskusi yang hangat tersebut, Mr Chelbo menanyakan jenis kejahatan apa yang mewakili tantangan terbesar bagi situasi hukum dan ketertiban di Indonesia sehingga perlu perubahan KUHP. Wahyudi Putra menyampaikan bahwa di RKUHP tidak ada pembahasan tindak pidana yang spesifik semua jenis kejahatan di atur dalam KUHP namun terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi perhatian khusus dengan pertimbangan hukum yang hidup di masyarakat (living law), hukuman mati, kesusilaan, pelindungan terhadap simbol negara, korupsi, pencucian uang. Di Indonesia ada pemisahan, tindak pidana yang secara umum diatur dalam KUHP, yang secara spesifik diatur di luar KUHP ini biasanya karena mempunyai hukum acara tersendiri dan hukuman sendiri, misalnya untuk tindak pidana terorisme, korupsi dan pencucian uang. Duta Besar Chelbo juga menjelaskan praktik-praktik penerapan hukum pidana di Slowakia.

Diakhir pertemuan, Dubes Slowakia mengapresiasi kerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan menyadari tugas berat yang di emban dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk itu beliau menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.