Berita/Kegiatan DJPP

Jakarta – Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan rapat harmonisasi tingkat eselon I Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi pada (23/01) di Ruang Rapat Legiprudensi, Ditjen PP. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat pleno yang diselenggarakan pada (11/12/17) untuk membahas pembahasan yang tertunda terkait masukan dari Kementerian Perindustian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

  

Rapat yang dipimpin oleh Yunan Hilmi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II ini dihadiri oleh pemrakarsa yakni Dirjen Penguatan Inovasi, kementerian Ristek Dikti, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Hukum dan kepala Puslitbang Industri kementerian Perindustrian, Direktur Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Pertahanan, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

 

Dalam rapat ini dibahas mengenai beberapa hal yang belum disepakati seperti konsiderans menimbang dan ruang lingkup pengaturan RPerpres, pemberlakuan pelaksanaan Audit Teknologi Wajib, kewenangan penetapan objek Audit teknologi Wajib, kelembagaan forum Audit Teknologi, dan usulan pengecualian pemberlakuan Audit Teknologi Wajib bagi teknologi di bidang komunikasi dan informasi serta teknologi terkait alat dan peralatan keamanan (Alpahankam).

 

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti menyampaikan bahwa semua masukan yang tertunda dari Kementerian Perindustian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak perlu dikhwatirkan lagi karena semuanya sudah dibahas sejak tahap penyusunan di panitia antar kementerian dan sudah disepakati dalam konsep RPerpres.

 

Begitu juga seperti yang disebutkan oleh kementerian Hukum dan HAM bahwa usulan-usulan tersebut sudah tidak perlu untuk diperdebatkan lagi karena sudah terakomodir dengan adanya ketentuan Pasal 31 RPerpres yang menyatakan bahwa pelaksanaan Audit Teknologi atau sebutan lainnya yang terkait dengan Teknologi sudah diatur sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut berarti RPerpres ini hanya akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Audit Teknologi yang selama ini sudah dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor dan Menristekdikti memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan Audit Teknologi secara nasional.

  

Dari perkembangan diskusi dalam rapat ini, terlihat bahwa kementerian Komunikasi dan Informatika telah sepakat dengan konsep pengaturan RPerpres namun dilain sisi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertahanan masih belum sepakat dengan konsep RPerpres ini dan menginginkan usulannya untuk diakomodir. Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM akan mempertimbangkan usulan tersebut untuk dibahas dalam rapat tingkat menteri untuk pengambilan keputusan apabila upaya lain tidak mencapai mufakat.